MAKASSAR – Universitas Islam Makassar (UIM) menggelar Rapat Pemantapan Kerja Sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Islam Makassar dalam rangka memperkuat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Rapat tersebut membahas berbagai program kolaboratif yang akan dilaksanakan bersama, meliputi KKN Profesi dan Magang Mahasiswa, peningkatan sumber daya manusia, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Universitas Islam Makassar tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan kerja sama strategis ATR/BPN Sulawesi Selatan dengan perguruan tinggi yang akan dipusatkan di Kampus Universitas Islam Makassar sebagai tuan rumah kegiatan.
Rapat dihadiri oleh Kepala Pusat Promosi dan Kerja Sama Universitas Islam Makassar, Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Dr. Ir. Suradi, S.T., M.T., C.IQA., Kepala Bagian Humas dan Perlengkapan, Dekan Fakultas Teknik Dr. Ir. Saripuddin Muddin, S.T., M.T., serta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, peserta rapat membahas secara rinci berbagai bentuk kerja sama yang akan diwujudkan antara ATR/BPN Sulawesi Selatan dan Universitas Islam Makassar. Salah satu fokus utama adalah pengembangan program KKN Profesi dan magang mahasiswa yang memungkinkan mahasiswa terlibat langsung dalam berbagai program pertanahan dan tata ruang di masyarakat.
Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan, seminar, workshop, sertifikasi kompetensi, hingga program pendidikan berkelanjutan yang dapat melibatkan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa.
Dekan Fakultas Teknik UIM, Dr. Ir. Saripuddin Muddin, S.T., M.T., menyampaikan bahwa kolaborasi dengan ATR/BPN memiliki nilai strategis karena memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman lapangan sekaligus memahami kebutuhan dunia kerja secara langsung.
“Kerja sama ini merupakan peluang besar bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional melalui pengalaman nyata di lapangan. Selain itu, dosen juga dapat berkolaborasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Fakultas Teknik memiliki berbagai bidang keilmuan yang dapat bersinergi dengan program-program ATR/BPN, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang, pemetaan, sistem informasi geospasial, infrastruktur, dan pembangunan wilayah.
Sementara itu, Ketua BPMI UIM, Dr. Ir. Suradi, S.T., M.T., C.IQA., menegaskan pentingnya memastikan bahwa seluruh bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan tetap mengacu pada standar mutu pendidikan tinggi serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas lulusan.
“Kolaborasi ini harus mampu memberikan manfaat yang terukur bagi mahasiswa, dosen, dan institusi. Oleh karena itu, aspek mutu dan keberlanjutan program menjadi perhatian utama dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Selain membahas program magang dan KKN profesi, rapat juga menyoroti peluang kerja sama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh ATR/BPN dan sivitas akademika Universitas Islam Makassar.
Kepala Pusat Promosi dan Kerja Sama UIM menyampaikan bahwa penunjukan Universitas Islam Makassar sebagai tuan rumah kegiatan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat jejaring kerja sama antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah.
Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan awal yang akan ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam waktu dekat. Melalui kolaborasi ini, Universitas Islam Makassar berharap dapat semakin memperkuat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor agraria dan pertanahan di Sulawesi Selatan.
Kerja sama antara ATR/BPN Sulawesi Selatan dan Universitas Islam Makassar diharapkan menjadi model kemitraan yang produktif antara dunia akademik dan pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan siap menghadapi tantangan pembangunan masa depan.
